Tanjung, Satriadi, 2010, Kebijakan & pelayanan publik memprihatinkan

Pelayanan dan kebijakan publik yang dikeluarkan penyelenggara negara di Sumatera Utara, khusus di Medan, masih sangat memprihatinkan dan mengabaikan keterlibatan masyarakat. Disebutkan oleh kepala perwakilan Ombudsman RI wilayah Sumatera Utara-Aceh bahwa daerah ini masih belum menyelenggarakan tata kelola pemerintah yang baik dan implikasinya masyarakat tidak akan pernah mendapatkan pelayanan publik yang baik dari penyelenggara negara, apakah itu kebutuhan terhadap pendidikan atau kesehatan. Pemda dan badan publik mengabaikan hak masyarakat untuk mengetahui alasan kebijakan publik menyangkut hajat hidup orang banyak.

Hak masyarakat memperoleh pelayanan publik yang baik seperti diatur dalam UU No 5 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, belum dapat dirasakan masyarakat. Begitu juga UU No 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, katanya, ada pelibatan masyarakat di dalam pembuatan peraturan, seperti Perda. Namun, kenyataannya penyelenggara negara membatasi ruang partisipasi masyarakat.

Kata kunci : pelayanan, tata kelola pemerintahan yang baik, masyarakat

Tanjung, Satriadi, 2010, Kebijakan & pelayanan publik memprihatinkan, artikel, available: http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&task=view&id=113101&Itemid=

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>