Inspektorat ‘Mandul’, Masyarakat Perlu Terlibat

Pembangunan tidak lagi bisa diawasi secara internal oleh pemerintah saja. Terbukti dengan mandulnya inspektorat dan BPK dalam menindaklanjuti hasil temuan mereka sendiri. Perbaikan sistem pengawasan mutlak dilakukan dengan mengikutsertakan masyarakat dalam proses pelaksanaannya. Demikian salah satu butir kesimpulan dalam Workshop Pengadaan Barang/Jasa oleh koalisi pemantau PBJ pada 20 Januari 2011 di Hotel Harris Jakarta “Kita tidak bisa berharap pada inspektorat. Belum ada satupun inspektorat melaporkan kasus ke KPK. Padahal ada lebih dari 37.000 inspektorat saat ini,” kritik Surahmin, narasumber workshop, yang kini menjabat hakim tipikor. “Rekomendasi saya kalau perlu bubarkan inspektorat karena merupakan bagian dari sistem yang melanggengkan praktik korupsi,” tambahnya. Selain Surahmin, Workshop juga menghadirkan Agus Raharjo, kepala LKPP sebagai pemantik diskusi. Sementara tidak kurang dari 15 perwakilan NGO ikut menjadi peserta aktif dalam diskusi yang merupakan serial advokasi terhadap draft RUU PBJ yang tengah disiapkan pemerintah.

Korupsi Perencanaan
Peserta melihat persoalan korupsi pengadaan telah muncul sejak perencanaan hingga pertanggungjawaban. Perencanaan seringkali sudah mengenakan anggaran yang jauh di atas harga pasar atau tidak kaitan langsung dengan kebutuhan publik. Tidak heran pelaksanaannya asal-asalan, sementara inspektorat hanya menjadi tukang stempel saat pertanggungjawaban. Publik juga seringkali kesulitan memperoleh dokumen perencanaan. Sehingga koreksi terhadap perencanaan hampir tidak pernah terjadi. Surahmin mengakui ada persoalan dalam UU Pemberdaharaan Negara yang menyatakan harus ada kerugian negara. Padahal korupsi dengan jelas sudah direncanakan. “Wajar jika kita belum pernah dengar ada yang dipidana karena perencanaan. Misalnya karena mark up anggaran tadi,” ungkap Surahmin yang juga mantan pejabat di BPK ini. Contoh lain di luar pengadaan, semestinya publik tidak perlu ribut saat DPR akan berangkat studi banding. “Mengapa tidak saat perencanaan, seandainya dokumen perencanaan gampang diakses, tambah Surahmin.

Sumber Dokumen: http://www/ti.or.id/media/documents/2011/02/22/e/-/e-newsletter_edisi_ii_vol_vii_februari_2011.pdf

Judul: Inspektorat ‘Mandul’, Masyarakat Perlu Terlibat

Sumber Dokumen: Transparansi E-Newsletter Edisi II Vol. VII Februari 2011

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>