Inovasi Pelayanan Pro-miskin: Sembilan Studi Kasus di Indonesia

Didirikan pada tahun 1999, Bandung Institute of Governance Studies (BIGS) merupakan LSM yang kegiatannya bertujuan khusus untuk meningkatkan transparansi anggaran di kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Hingga saat ini, BIGS telah berhasil mempublikasikan dokumen APBD kota Bandung; menerbitkan sejumlah buku; dan sebuah poster tahunan yang memuat daftar alokasi anggaran ke-80 unit kerja yang ada di lingkungan pemkot, beserta semua nama dan nomor telepon masing-masing pejabat unit kerja. BIGS juga mangadakan pelatihan metode analisa dan pemanfaatan informasi anggaran dalam kegiatan advokasi, pelatihan ini ditujukan bagi masyarakat umum, politisi, staf LSM, media massa dan mahasiswa. Informasi yang disediakan oleh BIGS telah membantu DPRD dalam memperkuat fungsi pengawasannya terhadap lembaga eksekutif; informasi ini kemudian juga digunakan oleh pemerintah kota untuk mengurangi peluang penyalahgunaan dan pemborosan anggaran. BIGS bahkan telah mengambil beberapa tindakan langsung atas inisiatif sendiri, salah satunya yaitu mengangkat kasus korupsi yang melibatkan beberapa anggota DPRD kota Bandung, kasus ini benar-benar menjadi sorotan publik dan sampai tulisan ini dibuat masih dalam proses investigasi. Lebih jauh lagi, BIGS telah berhasil meningkatkan kesadaran warga kota Bandung mengenai pentingnya pengetahuan tentang APBD dan perlunya peningkatan transparansi anggaran, berkat keberadaan BIGS sejumlah LSM lain kini mulai bergerak di bidang transparansi anggaran di kota masing-masing.

Kunci keberhasilan BIGS selama ini adalah kemampuan untuk menyesuaikan strategi dengan kekuatan maupun kelemahan organisasinya. Faktor-faktor penting lain yang juga mendukung keberhasilan BIGS antara lain: reputasi kejujurannya; keahlian dan ketulusannya; pemimpinnya yang karismatik; adanya sumber dana yang tidak bersifat mengikat untuk jangka waktu beberapa tahun; jaringannya yang luas dikalangan pemerintah; serta pemanfaatan berbagai media dan format diseminasi informasi sebagai upaya menjangkau masyarakat; dan akhirnya, desentralisasi yang hadir seiring dengan reformasi telah menciptakan suatu lingkungan yang memungkinkan tumbuhnya organisasi-organisasi seperti BIGS. Kendati BIGS telah mengukir kesuksesan, kegiatan BIGS ternyata masih belum menghasilkan APBD kota yang lebih pro-masyarakat-miskin. Barangkali, BIGS sangat bergantung pada LSM-LSM lain untuk berperan sebagai “penyubur” yang dapat mengembangkan informasi dari BIGS agar dapat digunakan untuk membantu kelompok-kelompok tertentu, seperti misalnya kelompok masyarakat miskin. BIGS bahkan tidak secara eksplisit menargetkan masyarakat miskin sebagai kelompok sasaran kegiatannya, meskipun sebenarnya kegiatan-kegiatan BIGS seperti; analisis anggaran, pelatihan dan penyuluhan, adalah jenis kegiatan-kegiatan yang bisa dirancang agar lebih memperhatikan kebutuhan masyarakat miskin. Pelayanan BIGS kepada masyarakat memiliki keterbatasan, terutama dalam hal jenis dan dampaknya: BIGS seringkali mendapat kritik bahwa analisis anggarannya terlalu rumit untuk dipahami, apalagi digunakan, oleh masyarakat umum. Selain itu, BIGS juga bukan menerbitkan informasi tentang rancangan APBD, melainkan APBD yang telah disahkan, sehingga membatasi kemampuan warga dan kalangan LSM untuk merubahnya. Kemudian yang terakhir, keberadaan sejumlah kelompok setempat yang sudah berurat-berakar dan pejabat-pejabat pemerintah yang tidak jujur, melemahkan sebagian upaya-upaya BIGS dalam memerangi penyalahgunaan dan pemborosan anggaran.

Deskripsi Dokumen: http://p3b.bappenas.go.id/handbook/docs/4.%20%20Inovasi%20Pelayanan%20Pro-Miskin%209%20Kasus.pdf

Judul
Inovasi Pelayanan Pro-miskin : Sembilan Studi Kasus di Indonesia (Studi Kasus 4 : Meningkatkan Transparansi Anggaran di Kota Bandung, Jawa Barat)

Penulis: Laila Kuznezov, 2005

Sumber Dokumen: Bank Dunia/The World Bank Program, Analisa Ke miskinan Indonesia (INDOPOV), Poverty Reduction and Economic Management Unit East Asia and Pacific Region

Judul
Inovasi Pelayanan Pro-miskin : Sembilan Studi Kasus di Indonesia (Studi Kasus 4 : Meningkatkan Transparansi Anggaran di Kota Bandung, Jawa Barat)

Penulis
Laila Kuznezov, 2005

Sumber Dokumen
Bank Dunia | The World Bank
Program Analisa Ke miskinan Indonesia (INDOPOV)
Poverty Reduction and Economic Management Unit
East Asia and Pacific Region

Abstrak
Didirikan pada tahun 1999, Bandung Institute of Governance Studies (BIGS) merupakan LSM yang kegiatannya bertujuan khusus untuk meningkatkan transparansi anggaran di kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Hingga saat ini, BIGS telah berhasil mempublikasikan dokumen APBD kota Bandung; menerbitkan sejumlah buku; dan sebuah poster tahunan yang memuat daftar alokasi anggaran ke-80 unit kerja yang ada di lingkungan pemkot, beserta semua nama dan nomor telepon masing-masing pejabat unit kerja. BIGS juga mangadakan pelatihan metode analisa dan pemanfaatan informasi anggaran dalam kegiatan advokasi, pelatihan ini ditujukan bagi masyarakat umum, politisi, staf LSM, media massa dan mahasiswa. Informasi yang disediakan oleh BIGS telah membantu DPRD dalam memperkuat fungsi pengawasannya terhadap lembaga eksekutif; informasi ini kemudian juga digunakan oleh pemerintah kota untuk mengurangi peluang penyalahgunaan dan pemborosan anggaran. BIGS bahkan telah mengambil beberapa tindakan langsung atas inisiatif sendiri, salah satunya yaitu mengangkat kasus korupsi yang melibatkan beberapa anggota DPRD kota Bandung, kasus ini benar-benar menjadi sorotan publik dan sampai tulisan ini dibuat masih dalam proses investigasi. Lebih jauh lagi, BIGS telah berhasil meningkatkan kesadaran warga kota Bandung mengenai pentingnya pengetahuan tentang APBD dan perlunya peningkatan transparansi anggaran, berkat keberadaan BIGS sejumlah LSM lain kini mulai bergerak di bidang transparansi anggaran di kota masing-masing.
Kunci keberhasilan BIGS selama ini adalah kemampuan untuk menyesuaikan strategi dengan kekuatan maupun kelemahan organisasinya. Faktor-faktor penting lain yang juga mendukung keberhasilan BIGS antara lain: reputasi kejujurannya; keahlian dan ketulusannya; pemimpinnya yang karismatik; adanya sumber dana yang tidak bersifat mengikat untuk jangka waktu beberapa tahun; jaringannya yang luas dikalangan pemerintah; serta pemanfaatan berbagai media dan format diseminasi informasi sebagai upaya menjangkau masyarakat; dan akhirnya, desentralisasi yang hadir seiring dengan reformasi telah menciptakan suatu lingkungan yang memungkinkan tumbuhnya organisasi-organisasi seperti BIGS. Kendati BIGS telah mengukir kesuksesan, kegiatan BIGS ternyata masih belum menghasilkan APBD kota yang lebih pro-masyarakat-miskin. Barangkali, BIGS sangat bergantung pada LSM-LSM lain untuk berperan sebagai “penyubur” yang dapat mengembangkan informasi dari BIGS agar dapat digunakan untuk membantu kelompok-kelompok tertentu, seperti misalnya kelompok masyarakat miskin. BIGS bahkan tidak secara eksplisit menargetkan masyarakat miskin sebagai kelompok sasaran kegiatannya, meskipun sebenarnya kegiatan-kegiatan BIGS seperti; analisis anggaran, pelatihan dan penyuluhan, adalah jenis kegiatan-kegiatan yang bisa dirancang agar lebih memperhatikan kebutuhan masyarakat miskin. Pelayanan BIGS kepada masyarakat memiliki keterbatasan, terutama dalam hal jenis dan dampaknya: BIGS seringkali mendapat kritik bahwa analisis anggarannya terlalu rumit untuk dipahami, apalagi digunakan, oleh masyarakat umum. Selain itu, BIGS juga bukan menerbitkan informasi tentang rancangan APBD, melainkan APBD yang telah disahkan, sehingga membatasi kemampuan warga dan kalangan LSM untuk merubahnya. Kemudian yang terakhir, keberadaan sejumlah kelompok setempat yang sudah berurat-berakar dan pejabat-pejabat pemerintah yang tidak jujur, melemahkan sebagian upaya-upaya BIGS dalam memerangi penyalahgunaan dan pemborosan anggaran.

Deskripsi Dokumen

http://p3b.bappenas.go.id/handbook/docs/4.%20%20Inovasi%20Pelayanan%20Pro-Miskin%209%20Kasus.pdf

One Response to Inovasi Pelayanan Pro-miskin: Sembilan Studi Kasus di Indonesia

  1. resvika says:

    nice info

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>