Inovasi Pelayanan Pro-miskin : Sembilan Studi Kasus di Indonesia

Sejak tahun 2001 sampai 2005, Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID—United States Agency for International Development) melaksanakan proyek PERFORM (Performance-Oriented Regional Management, atau Pengelolaan Daerah Berorientasi Kinerja) untuk membantu 80 pemerintah kabupaten di Indonesia menerapkan proses perencanaan partisipatif dalam penyusunan rencana pembangunan daerah. Forum Warga, sebuah organisasi masyarakat lokal, berperan sebagai mitra strategis proyek Perform di Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan.

Pada tahun 2002, Forum Warga bersama staf Perform memulai Program Dasar Pembangunan Partisipatif (PDPP) yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi warga dalam perencanaan pembangunan. Pada tahun 2003, mereka berhasil membuat pemerintah mengesahkan sebuah perda yang mewajibkan adanya proses perencanaan partisipatif di kabupaten Maros. Ketika laporan ini ditulis, hanya 20 desa di Maros (19 persen dari jumlah total desa yang ada) yang telah berhasil menyusun RPJMD Desa (rencana pembangunan jangka menengah desa untuk periode lima tahun), dengan proses partisipatif, sesuai dengan prinsip PDPP. Di beberapa desa, proses perencanaan yang baru ini memang telah meningkatkan keterlibatan warga dibanding proses perencanaan biasa. Namun, di dua desa yang dikunjungi tim peneliti, kesadaran dan keterlibatan warga desa dalam proses PDPP ternyata masih belum tumbuh. Bahkan di desa-desa yang partisipasi warganya sudah meningkatpun, partisipasi kaum perempuan masih terbatas, terlepas dari adanya upaya untuk meningkatkan peran perempuan. Bukan itu saja, tim peneliti juga menemukan bahwa ternyata tidak ada warga desa yang terlibat dalam proses penyusunan anggaran. Padahal, salah satu sasaran PDPP adalah memastikan bahwa proposal pembangunan dari tingkat desa akan bisa mempengaruhi alokasi anggaran kabupaten.

Pada tahun 2004, pemerintah kabupaten menyatakan hanya bersedia menyokong 38 persen proposal tingkat desa (dihitung dari jumlah Rupiah), walaupun pada akhirnya memang pemerintah melipatgandakan dukungannya hingga mencapai 67 persen dari total proposal, hal ini ternyata bukan merupakan hasil dari PDPP, melainkan karena adanya advokasi dari Forum Warga. Karena kurangnya data, sangat sulit dikatakan apakah dengan berlalunya waktu telah terjadi perubahan baik jenis maupun jumlah alokasi anggaran untuk proposal pembangunan desa, meskipun di salah satu desa, PDPP dikatakan telah membantu menggalang dana untuk dua proposal, padahal sebelum adanya PDPP, di desa ini belum pernah ada proposal yang didanai. Terlepas dari keberhasilan kecil tadi, warga desa masih pesimis terhadap kemampuan mereka untuk mempengaruhi baik rancangan, maupun APBD itu sendiri, dan mereka pun terus melobi para pejabat pemerintah secara langsung, karena cara inilah yang dianggap paling efektif untuk mendapat dana. Tidak diketahui berapa banyak hasil perencanaan pertisipatif tingkat desa yang sebenarnya digunakan dalam proses perencanaan dan penyusunan APBD. Namun, Forum Warga menegaskan bahwa sekitar dua pertiga kepala desa yang melaksanakan PDPP, menggunakan RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) sebagai acuan program yang dibahas pada musrenbang tingkat desa. Kelanjutan finansial dari perencanaan partisipatif di Maros masih sulit diperkirakan, selain karena kurangnya data, juga karena terbatasnya komitmen finansial dari pemerintah kabupaten, walaupun masalah finansial tampaknya bukan merupakan faktor penghambat. Selain itu, pelaksanaan PDPP menjadi sangat tergantung pada peran penggerak utama, yaitu Forum Warga,dimana keterbatasan yang dimiliki anggotanya untuk aktif secara intensif di forum pada akhirnya akan mengurangi peluang kelanjutan PDPP secara institusi. Kemudian yang terakhir, keterlibatan warga desa yang terbatas dalam pelaksanaan PDPP dapat mengurangi peluang terciptanya kelanjutan sosial dari perencanaan partisipatif.

Deskripsi Dokumen: http://p3b.bappenas.go.id/handbook/docs/4.%20%20Inovasi%20Pelayanan%20Pro-Miskin%209%20Kasus.pdf

Judul: Inovasi Pelayanan Pro-miskin : Sembilan Studi Kasus di Indonesia (Studi Kasus 9: Proses Perencanaan Partisipatif di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan)

Penulis: Stefan Nachuk, 2005

Sumber Dokumen: Bank Dunia | The World Bank, Program Analisa Ke miskinan Indonesia (INDOPOV), Poverty Reduction and Economic Management Unit, East Asia and Pacific Region

One Response to Inovasi Pelayanan Pro-miskin : Sembilan Studi Kasus di Indonesia

  1. Wanita says:

    Superbly illumnitaing data here, thanks!

Leave a Reply to Wanita Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>