Partisipasi Masyarakat di Perkotaan dan Berbagai Upaya Peningkatan yang Dapat Dilakukan

Oleh: Teguh Kurniawan

Pengantar

Kawasan perkotaan secara alami merupakan sebuah kawasan yang dapat menjadi penggerak pertumbuhan penting bagi sebuah Negara, terlebih lagi apabila dikelola dengan baik dan memadai. Sebaliknya, kota tidak akan dapat menjalankan fungsinya sebagai penggerak pertumbuhan dan bahkan justru menciptakan disinsentif bagi pertumbuhan apabila pengelolaannya dilakukan dengan cara-cara yang tidak tepat dan tidak memadai. Karenanya, merupakan sebuah tantangan besar bagi Pemerintahan di banyak Negara untuk mengelola kawasan perkotaan sehingga mampu memberikan kontribusi positif yang optimal dalam pelaksanaan pembangunannya. Tujuan akhir yang ingin dicapai adalah bagaimana menciptakan kota yang layakhuni, nyaman dan mampu mendukung dalam berkompetisi dengan kota-kota lainnya di dunia.

Kelayakhunian dan kemampuan berkompetisi dari sebuah kota salah satunya akan ditentukan oleh bagaimana sebuah pemerintahan kota mampu membuat strategi dan kebijakan yang berorientasi kepada penggunaan segenap sumber daya hebat potensial baik manusia maupun modal yang dimiliki oleh kota itu. Untuk itu, sebuah pemerintahan kota harus mampu membuat setiap aktor yang berbeda yang ada di kota dan di luar kotanya untuk dapat ikut memainkan peranan aktif dalam pengelolaan kota-nya, sehingga memungkinkan bagi penggunaan sumber daya potensial yang ada. Dengan kata lain, sebuah Pemerintahan Kota harus mempertimbangkan penyelenggaraan pemerintahannya dengan melibatkan banyak pihak yang memiliki kepentingan akan kota tersebut, termasuk didalamnya masyarakat sebagai salah satu pihak yang berkepentingan.

Terdapat sejumlah justifikasi bagi diperlukannya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk di kawasan perkotaan. Terkait hal ini menurut OECD (2001) sebagaimana dikutip Martin (2003, 190 dalam Bofaird dan Loffler, 2003) keterlibatan masyarakat akan membawa sejumlah keuntungan, yakni: (1) meningkatkan kualitas pembuatan kebijakan dengan  menyediakan pemerintah sumber informasi, perspektif dan solusi masalah yang besar; (2) memfasilitasi interaksi yang luas antara masyarakat dan pemerintah; serta (3) meningkatkan akuntabilitas dan transparansi yang pada akhirnya akan meningkatkan keterwakilan dan kepercayaan masyarakat. Sejalan dengan pandangan OECD tersebut, menurut Burby (2003) sebagaimana dikutip oleh Baker, Addams dan Davis (2005, 490) partisipasi masyarakat dapat menghasilkan kebijakan pemerintah yang lebih baik karena sejumlah alasan, yakni: (1) adanya prinsip keadilan dan kesetaraan; (2) merupakan hak masyarakat untuk mendapatkan informasi dan untuk menyuarakan pandangan mereka terkait kebijakan pemerintah; (3) adanya kebutuhan untuk mewakili kepentingan dari kelompok-kelompok masyarakat yang lemah dan tidak punya kekuatan; serta (4) adanya kebutuhan untuk menangkap apa yang benar-benar diinginkan oleh masyarakat.

Partisipasi Masyarakat: Kondisi dan Dilema yang Dihadapi

Meningkatkan partisipasi masyarakat bukanlah merupakan hal yang mudah untuk dilakukan. Banyak hal yang harus dipersiapkan dan dilakukan untuk dapat mewujudkannya. King, Feltey dan Susel (1998) misalnya, mengungkapkan bahwa partisipasi publik yang efektif atau otentik—partisipasi yang berfungsi untuk semua pihak dan mampu menstimulasi kepentingan dan investasi baik dari masyarakat maupun administrator publik—membutuhkan lebih dari sekedar menemukan teknik dan perangkat yang tepat untuk meningkatkan keterlibatan publik dalam kebijakan publik, tetapi membutuhkan pemikiran kembali akan peran yang mendasari dan hubungan antara administrator dan masyarakat. Menurut mereka, partisipasi publik memiliki empat komponen utama, yakni (1) isu atau situasi; (2) struktur, sistem, dan proses administrasi dimana partisipasi mengambil tempat; (3) administrator; serta (4) masyarakat. Upaya partisipasi yang dilakukan saat ini dibingkai dalam suatu bingkai dimana keempat komponen tersusun di sekitar masalah. Masyarakat ditempatkan pada tempat yang paling jauh dari masalah, sementara struktur dan proses administratif adalah komponen yang paling dekat. Adapun administrator adalah agen diantara struktur dan masyarakat. Kondisi yang seperti ini memberikan administrator kewenangan untuk memformulasikan kebijakan hanya setelah isu telah didefinisikan. Selain itu, administrator tidak memiliki kewenangan nyata untuk mendefinisikan kembali isu atau untuk mengubah proses administrasi yang memungkinkan keterlibatan yang lebih besar dari masyarakat. Karenanya, partisipasi menjadi tidak efektif dan cenderung menimbulkan konflik. Partisipasi biasanya dilakukan terlambat yakni setelah isu dibingkai dan bahkan setelah dibuat. Karena alasan ini masyarakat kemudian menjadi reaktif, menghakimi dan seringkali mensabotase upaya dari administrator daripada bekerjasama dengan administrator untuk memutuskan cara terbaik dalam mengatasi isu.

Melihat pada kondisi yang seperti itu, King, Feltey dan Susel (1998) kemudian memberikan arahan untuk membingkai kembali partisipasi sehingga menjadi nyata atau otentik. Partisipasi yang otentik ini dapat dicapai dengan menempatkan masyarakat setelah isu serta struktur dan proses administratif menjadi paling jauh. Adapun administrator tetap menjadi jembatan diantara keduanya. Dengan bingkai seperti ini, masyarakat menjadi sentral dan berhubungan secara langsung dengan isu. Mereka memiliki kesempatan yang sama dan cepat untuk mempengaruhi proses dan keluaran. Pengaruh dari administrator akan datang dari hubungan mereka dengan masyarakat maupun dari keahlian dan posisi mereka. Adapun struktur dan proses administrasi akan didefiniskan oleh hubungan dan interaksi antara masyarakat dan administrator. Dengan mengubah bingkai seperti ini, menurut mereka akan dapat meningkatkan keinginan untuk berpartisipasi.

Dalam upaya mewujudkan partisipasi masyarakat yang otentik tersebut, menurut King, Feltey dan Susel (1998), terdapat tiga hambatan utama yang dihadapi, yakni: (1) realitas dari kehidupan sehari-hari masyarakat yang terikat dengan posisi kelas sosial termasuk faktor-faktor  seperti transportasi, hambatan waktu, struktur keluarga, jumlah anngota keluarga yang bekerja, pengurusan anak, dan ketidakmampuan ekonomi; (2) sistem dan proses administratif yang mendukung status quo; serta (3) teknik partisipasi yang masih belum memadai seperti dengar pendapat publik, dewan penasehat masyarakat, panel masyarakat, dan survey publik. Untuk mengatasi ketiga hambatan utama tersebut, mereka mengusulkan sejumlah upaya yang dapat dilakukan, yakni (1) memberdayakan dan melakukan pendidikan terhadap masyarakat yakni dengan mendesain proses sehingga masyarakat mengetahui bahwa partisipasi mereka dapat memberikan dampak, melibatkan keterwakilan yang luas dari masyarakat, serta dapat menghasilkan keluaran yang dapat dilihat; (2) mendidik kembali para administrator yang sesuai dengan upaya untuk mengubah peran mereka dari manajer yang ahli menjadi peserta atau mitra yang kooperatif melalui pembentukan keahlian interpersonal, mendefinisikan kembali peran administrator, dan mengubah cara dalam mendidik dan melatih administrator publik; serta (3) memungkinkan struktur dan proses administrasi.

Pandangan lain mengenai partisipasi masyarakat misalnya dapat dilihat dari pendapat O’Connel (1999) yang berpendapat bahwa masyarakat harus diyakinkan akan kebutuhan untuk melaksanakan hak dan kewajibannya secara seimbang. Dalam konteks ini yang harus dilakukan adalah membangunkan kesadaran masyarakat mengenai hal-hal yang dapat dilakukannya untuk kebaikan bersama. Terkait dengan pemberdayaan masyarakat ini, Yang (2005) mengangkat isu mengenai diperlukannya rasa saling percaya antara administrator publik dengan warga masyarakat guna meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Administrasi Publik. Merujuk kepada pendapat Offe (1999), kepercayaan memiliki 4 (empat) dimensi, yakni: (1) kepercayaan warga masyarakat kepada sesama warga masyarakat;  (2) kepercayaan masyarakat terhadap elit; (3) kepercayaan elit politik terhadap sesama elit; serta (4) kepercayaan elit politik terhadap warga masyarakat (Yang, 2005).

Selain daripada kepercayaan yang harus dibangun antara Administrator Publik dengan masyarakat dan sebaliknya, terdapat sejumlah hal yang harus diperhatikan dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mau berpartisipasi dalam kegiatan pemerintahan. Hal ini menurut Mitchell (2005) terkait dengan diperlukannya visi bersama dan sejumlah atribut lainnya guna terwujudnya kemitraan yang efektif antara pemerintah dan masyarakat. Atribut tersebut adalah: (1) kompatibilitas antar peserta berdasarkan kepercayaan dan penghargaan yang saling menguntungkan; (2) keuntungan bagi semua mitra; (3) kesetaraan kekuatan dengan mitra; (4) saluran komunikasi; (5) kemampuan beradaptasi; serta (6) keberadaan integritas, kesabaran dan  kemauan untuk menyelesaikan permasalahan.

Hal lainnya yang harus diperhatikan dalam upaya membuat masyarakat mau dan mampu untuk berpartisipasi adalah bagaimana kita bisa menyelesaikan permasalahan dilematis yang dihadapi oleh masyarakat ketika akan berpartisipasi. Menurut Roberts (2004) sebagaimana dikutip dalam Callahan (2007, 166-167), terdapat setidaknya 6 (enam) dilema dalam upaya melibatkan masyarakat, yakni: (1) dilema terkait besaran dari masyarakat; (2) dilema terkait kelompok-kelompok masyarakat yang termarjinalkan; (3) dilema terkait resiko; (4) dilema terkait teknologi dan keahlian; (5) dilema terkait waktu; serta (6) dilema terkait barang-barang bersama (common good).

Konteks Partisipasi Masyarakat di Indonesia dan Upaya Peningkatan yang Dapat Dilakukan

Merujuk kepada apa yang disampaikan oleh King, Feltey dan Susel (1998), kita dapat melihat bahwa bingkai partisipasi yang ada di Indonesia saat ini pun sama dengan yang digambarkan oleh mereka, begitupula dengan hambatan yang dihadapi. Karenanya, arahan untuk melakukan pembingkaian kembali partisipasi dan melakukan sejumlah langkah untuk mengatasi hambatan sangat relevan untuk dilakukan dalam konteks Indonesia. Selain itu, apa yang mereka sampaikan pun sangat sejalan dengan pendapat dari para pakar lainnya. Stoker (2004) misalnya, mengembangkan pendekatan yang disebut sebagai “CLEAR” (Can do, Like to, Enabled to, Asked to, and Responded to) yang intinya hampir serupa dengan apa yang disampaikan oleh para pakar tersebut.

Dalam konteks Indonesia, hal yang perlu untuk juga diperhatikan dalam upaya mewujudkan partisipasi masyarakat adalah terkait dengan keberadaan aturan hukum yang menjadi landasan bagi keterlibatan masyarakat dalam berpartisipasi. Sampai saat ini, kita masih belum melihat adanya aturan hukum yang menjadi dasar bagi masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam pengambilan kebijakan. Tanpa hal ini, sangat sulit bagi masyarakat untuk dapat terlibat aktif dalam proses pengambilan kebijakan. Terkait hal ini, Prasojo (2008) misalnya mengemukakan bahwa hampir di semua daerah tidak ditemukan Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tentang partisipasi masyarakat dalam pemerintahan. Padahal menurutnya, Perda merupakan sarana hukum yang penting bagi jaminan pengakuan keterlibatan masyarakat dalam pemerintahan. Selama ini menurut Prasojo (2008), ruang bagi publik untuk berpartisipasi dilakukan oleh masyarakat secara spontan melalui beberapa sarana. Diantara sarana utama yang dipergunakan sebagai media partisipasi menurut Prasojo adalah sarana public hearing di DPRD, pengaduan di kotak-kotak saran, dan melalui lembaga-lembaga resmi lainnya. Meskipun demikian keterlibatan masyarakat tersebut belum sampai pada tahapan citizen control, melainkan hanya sampai pada tingkat informasi dan konsultasi saja.

Apa yang disampaikan oleh Prasojo (2008) tersebut, juga sejalan dengan pandangan dari tim revisi UU No. 32/2004. Menurut tim revisi UU No. 32/2004 terdapat sejumlah permasalahan yang terkait dengan peran masyarakat madani dalam pemerintahan, yakni: (1) tidak ada pengaturan yang menghubungkan antara pemerintah daerah dan masyarakat; (2) tidak ada cukup tersedia informasi tentang kegiatan pemerintahan bagi masyarakat; serta (3) proses kebijakan di daerah yang masih lebih banyak mewakili kepentingan elite politik daripada kepentingan publik.

Penutup

Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat di perkotaan maupun non-perkotaan akan membutuhkan berbagai upaya serius dan luar biasa yang harus dilakukan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah. Upaya ini terkait dengan bagaimana memberikan akses partisipasi kepada masyarakat serta membangun kemampuan yang memungkinkan masyarakat untuk dapat berpartisipasi secara efektif. Upaya-upaya ini harus didesain dan direncanakan dengan jelas serta harus didukung oleh keberadaan aturan yang menjadi payung hukum bagai keterlibatan masyarakat. Tanpa hal tersebut, sangat tidak mungkin dalam mewujudkan partisipasi masyarakat yang efektif di Indonesia.

Daftar Referensi

Baker, William H, H Lon Addams, and Brian Davis, 2005, “Critical Factors for Enhancing Municipal Public Hearings”, Public Administration Review, Vol. 65, No. 4
Bovaird, Tony and Elke Loffler (Eds.), 2003, Public Management and Governance, New York: Routledge
Callahan, Kathe, 2007, Elements of Effective Governance: Measurement, Accountability and Participation, Florida: CRC Taylor & Francis Group
King, Cheryl Simrell, Kathryn M Feltey, and Bridget O’Neill Susel, 1998, Public Administration Review, Vol. 58, No. 4, pp 317-326
Mitchell, Bruce, 2005, “Participatory Partnerships: Engaging and Empowering to Enhance Environmental Management and Quality of Life?”, Social Indicators Research, Vol. 71, pp. 123-144
O’Connell, Brian, 1999, Civil Society: The Underpinnings of American Democracy, London: Tuffs University
Prasojo, Eko, 2008, “Mainstreaming Decentralized Governance in Indonesia”, Program Documents, unpublished
Stoker, Gerry, 2004, “New Localism, Participation and Networked Community Governance”, Available Online: http://www.ipeg.org.uk/docs/ngcnewloc.pdf
Yang, Kaifeng, 2005, “Public Administrators’ Trust in Citizens: A Missing Link in Citizen Involvement Efforts”, Public Administration Review, Vol. 65, No. 3, pp 273-285

One Response to Partisipasi Masyarakat di Perkotaan dan Berbagai Upaya Peningkatan yang Dapat Dilakukan

  1. Buddy says:

    A miunte saved is a minute earned, and this saved hours!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>