Daya Saing Daerah: Refleksi dan Antisipasi

Dr Sudarsono Hardjosoekarto

A. Amanat Konstitusional Yang Terlewatkan

Sampai dengan menjelang sewindu implementasi UU 32 tahun 2004, masih sangat sedikit pihak yang menyadari pentingnya implementasi Pasal 2 ayat 3 UU 32 tahun 2004, yang menegaskan  bahwa tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan umum, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan daya saing daerah. Sesungguhnya masih sedikit purposeful policies and implementations yang dimaksudkan untuk realisasi peningkatan daya saing daerah. Beberapa pertanyaan kunci perlu diajukan sebagai bagian dari refleksi dan sekaligus antisipasi kebijakan tentang daya saing:

1. Seperti apakah grand design secara nasional yang dapat digunakan oleh setiap kementerian, daerah, pelaku usaha dan masyarakat dalam rangka peningkatan daya saing?

2. Bentuk dan produk hukum kebijakan seperti apa yang memiliki binding force yang cukup kuat supaya amanat konstitutional tentang daya saing tersebut dapat diimplementasi?

3. Pada bagian manakah dari RPJMN, RPJMD provinsi, dan RPJMD  Kabupaten/kota yang secara eksplisit dan berjenjang dirancang untuk meningkatkan dayang daerah?

Masih banyak pertanyaan lain yang dapat diajukan yang intinya menggambarkan betapa masih lambatnyya implementasi Pasal tentang daya saing daerah tersebut. Suatu studi pemetaan tentang kompetensi inti masing-masing daerah kabarnya telah dilakukan oleh Kementerian Perindustrian, tetapi dalam level kebijakan seperti apa hasil studi tersebut dioperasionalkan masih belum jelas. Bila bentuk hukumnya hanya Peraturan Menteri Perindustrian, jelas menunjukkan komitman yang tidak cukup kuat dari Pemerintah untuk mendorong peningkatan daya saing melalui kompetensi inti.

B. Inisiatif Daerah dan Masyarakat?

Memang di tengah ketidakpastian grand design tentang daya saing daerah tersebut, ada beberapa daerah yang dapat digunakan sebagai role model inisiatif daerah yang berusaha mendorong daya saing daerahnya. Salah satu di antaranya adalah kota Solo.

Kota yang tidak memilik sumber daya alam apapun, seperti halnya kota-kota lainnya, Solo mengkhususkan pada pembangunan daya saingnya melalui spirit kota budaya untuk mewujudkan Solo sebagai eco-cultural city. Juga seperti kota-kota lain, kota Solo dihadapkan pada problem kota yang rumit termasuk di antaranya masalah sektor informal termasuk PKL.

Berbagai studi telah dilakukan terhadap visi, misi, strategi dan program kerja Kota Solo berkaitan dengan sektor informal dan PKL yang sudah mengkonfirmasi tentang kepemimpinan visioner pasangan Walikota/Wakil Walikota Solo khusunya dalam penanganan PKL yang dikaitkan dengan spirit kota budaya, turisme dan daya saing industri jasa.  Studi terbaru yang sedang dalam tahap penyusunan laporan yang dilakukan oleh klaster penelitian Rencana Umum Pembangunan Sosial Budaya pada Departemen Sosiologi, FISIP-UI juga mengkonfirmasi strategi pembangunan berbasis nilai, yang menekankan pada pembangunan pranata sosial (nilai sosial dan norma). Strategi seperti ini sesungguhnya dapat dikategorikan sebagai upaya peningkatan daya saing daerah berdasarkan inisiatif daerah tersebut. Berbagai kebijakan stratejik yang mendorong transformasi sosial baik dalam struktur sosial, proses sosial dan kultur sangat kondusif dalam rangka mendorong daya saing industri jasa perkotaan yang tidak selalu ada panduan secara memadai dari susunan pemerintahan di atasnya.

C. Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah

Memperhatikan kisah sukses kepemimpinan visioner Kota Solo dalam mendorong daya saing daerahnya tersebut, timbul pertanyaan mendasar terkait dengan pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah yang diatur secara sangat lengkap dari Pasal 217 sampai dengan Pasal 224 UU 32 tahun 2004. Apakah kita menunggu secara pasif saja munculnya pasangan kepala daerah seperti kota Solo atau ada upaya khusus yang dapat dilakukan untuk  membentuk kepemimpinan daerah yang baik?

Para calon kepala daerah umumnya muncul dari kalangan partai politik atau setidaknya menggunakan kendaraan parpol. Ada baiknya revitalisasi pendidikan politik yang diatur dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Parpol perlu dilakukan dengan mendorong parpol supaya melaksanakan tanggungjawabnya dalam pendidikan politik temasuk pembekalan para kader calon kepala daerahnya tentang daya saing daerah.

Sementara itu para kepala daerah terpilih dapat disiapkan kompetensinya antara lain melalui pendidikan khusus bagi kepala daerah. Dalam hal ini pengaturan dalam Bab Pembinaan dan Pengawasan Pemerinah Daerah yang diatur mulai Pasal 217 UU 32 tahun 2004 tersebut dapat dijadikan landasan yang sangat kuat. Persoalannya siapa yang memahami filosofi dasar UU 32 tahun 2004 khusunya terkait dengan daya saing daerah tersebut, dan yang kemudian dapat melahirkan kebijakan berskala nasional yang akurat?

D. Catatan Penutup

1. Revitalisasi pemahaman amanat konstitusional terkait dengan daya saing sudah sangat mendesak dilakukan.

2. Eksplorasi sebanyak mungkin inisiatif daerah sangat penting untuk memberikan keyakinan bahwa peningkatan daya saing nasional melalui peningkatan daya daerah dalam kerangka otonomi daerah bukankah sesuatu yang mustahil, sekaligus sebagai lesson learned bagi segenap penyelenggara pemerntahan daerah.

3. Kebijakan berskala nasional yang akuran sangat mendesak terkait dengan pelaksanaan amanat Pasal 2 ayat 3 UU 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daeah.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>