Layanan Pembuatan SIUP Satu Hari Jadi

Sumber                      : Kompas.com (Rabu, 4 Mei 2011)

Penulis                       : C. Windoro A.T dan Benny N Joewono

Judul                          : Layanan Pembuatan SIUP Satu Hari Jadi

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah Kota Jakarta Timur tahun ini akan menggelar lima layanan pembuatan surat izin usaha perdagangan bagi pengusaha mikro, kecil, dan menengah sehari jadi di lima pasar tradisional dan mal di Jaktim. Gelar pertama berlangsung hari Rabu (4/5/2011) di Pasar Rawamangun, Jaktim.

Berikutnya akan berlangsung di Pasar Kramatjati, Pasar Klender, kawasan Cibubur Junction, dan di Plaza Arion, Jalan Pemuda, Rawamangun. Demikian disampaikan Kepala Suku Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Perdagangan Jaktim Sri Indrastuti, Rabu.

“Lewat layanan ini, kami berharap para pedagang pasar segera memiliki SIUP (surat izin usaha perdagangan). SIUP berguna bagi mereka karena menjadi salah satu syarat meminjam uang di Bank untuk modal usaha. Bisa juga dimanfaatkan untuk mengikuti pameran produk,” ujar Sri.

Ia menjelaskan, layanan SIUP ini khusus untuk pengusaha yang bermodal usaha sampai Rp 500 juta. ”Ini layanan gratis. Syaratnya, mengisi formulir pendaftaran, melampirkan NPWP pribadi, salinan KTP, foto diri setengah badan berukuran 3 x 4 sentimeter, salinan surat izin domisili usaha dari kelurahan atau kecamatan atau dari kepala pasar setempat, serta melampirkan akta pendirian usaha yang telah disahkan oleh Departemen (Kementerian) Hukum dan Hak Asasi Manusia,” katanya.

Sri mengatakan, pada gelar pertama yang dilaksanakan pukul 09.00-16.00 di Pasar Rawamangun, pihaknya menargetkan 60 SIUP baru di tangan para pengusaha kecil dan menengah. “Tetapi ternyata, Rabu siang, jumlah target sudah terlampaui, mencapai 67 SIUP. ”Ini menggembirakan,” ujarnya.

Menurut Surat Keputusan Menteri Perdagangan RI No 46/M-DAG/PER/9/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan RI No 36/M-DAG/PER/9/2009 tentang Penertiban Surat Izin Usaha Perdagangan, usaha perdagangan terdiri atas empat kategori. Keempat kategori itu antara lain SIUP kecil bermodal usaha Rp 50 juta ke atas, SIUP menengah Rp 500 juta, dan SIUP berat Rp 10 miliar ke atas.

 

Deskripsi Dokumen  :

http://megapolitan.kompas.com/read/2011/05/04/19411548/Layanan.Pembuatan.SIUP.Satu.Hari.Jadi

 

Analisis                      :

Program Surat Izin Perdagangan (SIUP) yang dilakukan oleh Pemkot Jakarta Timur merupakan salah satu bentuk reformasi birokrasi yang dilakukan oleh Pemkot Jatim dengan menerapkan prinsip Indonesian National Single Window (pelayanan satu atap), dimana pengurusan SIUP dapat dilakukan di salah satu tempat yang sudah ditunjuk oleh Pemkot Jatim dan masa pengurusannya maksimal satu hari. Namun, reformasi birokrasi ini tidak sepenuhnya memperlihatkan telah terjadi reformasi birokrasi secara utuh. Salah satu syarat dari reformasi birokrasi adalah perbaikan sistem dan prosedur, yaitu penyederhanaan sistem dan prosedur sehingga pelayanan publik dilakukan dalam waktu yang singkat dan tanpa biaya. Pada kenyataannya, memang pelayanan ini selesai dalam satu hari, tetapi syarat yang diberikan oleh Pemkot Jakarta Timur dirasa terlalu memberaktkan calon UKM. Sebagai contoh adalah persyaratan untuk melampirkan akta pendirian usaha yang telah disahkan oleh Departemen (Kementerian) Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Sebagai usaha kecil dan menengah yang baru merintis usaha dan ingin memperluas cakupan usahanya, adalah tidak mudah untuk mendapatkan akta pendirian usaha perdagangan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Untuk mengurus akta pendiriannya saja diperlukan waktu yang cukup lama dan berbelit-belit karena calok UKM harus berhadapan dengan pemerintah pusat yang –terkadang- sistem kepegawaiannya belum berbasis kinerja. Ditambah lagi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dikenal sebagai salah satu Kementerian yang memiliki kinerja kurang baik. Oleh karenanya, untuk melakukan reformasi birokrasi harus dikaji kembali aspek-aspek tercapainya reformasi birokrasi dalam pelayanan publik, seperti meningkatkan sistem pengawasan, yaitu memberdayakan lembaga pemerintahan dan lembaga eksternal lainnya; penerapan hukum yang konsisten; SDM yang netral –tidak memihak pada golongan tertentu-; mengubah budaya penguasa menjadi pelayan masyarakat, perbaikan sistem dan prosedur dan mengubah mindset diri yang menyatakan pelayanan publik bukan sumber pendapatan pemerintah, serta harus menerapkan budaya jujur, disiplin, profesional, produktif dan netral.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>