Daerah Pemekaran Belum Memuaskan

Sumber          : Kompas Cetak

Tanggal          : Rabu, 4 Mei 2011 (hal 23).

Judul              : Daerah Pemekaran Belum Memuaskan

KINERJA PEMERINTAH

Daerah Pemekaran Belum Memuaskan

BANDA ACEH, KOMPAS

Kinerja daerah otonomi baru hasil pemekaran secara umum belum memuaskan. Dalam 2-3 tahun ini pemerintah mengevaluasi dan membina daerah-daerah tersebut. “Jika tak ada perbaikan akan dilakukan penghapusan atau penggabungan”, ujar Direktur Jenderal Otonomi Daerah Djohermansyah Djohan di Banda Aceh, Selasa (3/5). Ia menyebutkan, terdapat 205 daerah otonom baru di Indonesia. Secara umum, kinerjanya belum memuaskan. Indikasinya pada segi layanan publik, kesejahteraan masyarakat, dan tata kelola pemerintahan.

Sejak era reformasi, di Aceh terdapat 12 kabupaten dan kota otonomi baru. Dari jumlah tersebut, beberapa daerah masuk kategori tak memuaskan. Namun, dalam kesempatan itu Djohan menolak menyebutkan nama-nama daerah yang dimaksud. “Di Aceh ada beberapa daerah, tetapi itu tak hanya di Aceh. Di daerah-daerah lain juga sama-saja,” kata dia.

 

Tidak Matang

Kinerja yang tak memuaskan tersebut terjadi, lanjut Djohan, karena pembentukan daerah otonom baru itu tak melalui persiapan matang. Sejak awal pembentukan, aspek kemampuan keuangan daerah, aparatur, persiapan batas wilayah, potensi keuangan, dan kapasitas ibu kota wilayah tak direncanakan dengan baik. Akibatnya, di tengah waktu berjalan, banyak kesulitan yang dialami daerah-daerah tersebut.

Ada juga daerah yang dulu maju, kini justru mengalami penurunan kinerja setelah dimekarkan. Hal ini karena potensi yang semula menunjang kemajuan daerah itu diambil daerah lain. Karena itu, lanjut Djohan, kedepan pemerintah pusat akan lebih memperketat pembentukan daerah otonom baru atau pemekaran. Hal ini akan diatur dalam draf revisi Undang-Undang Pemerintahan Daerah.

“Ke depan, daerah yang akan dimekarkan tak bisa langsung otonom, tetapi bertahap seperti dulu, ada kota administratif dan kabupaten administratif,” katanya. Gubernur Aceh Irwandi Yusuf mengatakan, peningkatan kapasitas pamong harus dimulai dari jenjang pendidikan yang ditempuhnya. “Lembaga pendidikan seperti Institute Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) di Jatinangor, Jawa Barat, sebagai salah satu lembaga pendidikan pencetak pamong harus direvitalisasi dan diperbaiki,” kata dia. (HAN).

 

Analisis

Pemekaran daerah yang secara masive terjadi di Indonesia semenjak diimplementasikan kebijakan desentralisasi, diharapkan membawa dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, sayangnya hal tersebut masih belum dapat dirasakan –khususnya- di daerah pemekaran. Pada dasarnya, ketidakberhasilan ini memperlihatkan kurangnya perencanaan strategis dalam melakukan pemekaran daerah. Seperti yang terjadi di Aceh, dimana banyak kabupaten dan kota masuk dalam kategori tidak memuaskan. Ketidakpuasan ini mengindikasikan bahwa daerah tersebut kurang siap dalam melakukan pemekaran.

Pada dasarnya, daerah tersebut harus memiliki pemimpin –kepala daerah- yang dapat menjalankan tiga fungsi secara bersamaan yaitu sebagai pemimpin pemerintahan, pemimpin daerah dan pengayom masyarakat serta –tentunya- bebas dari catatan kelam baik dari tindakan korupsi, kolusi ataupun nepotisme. Pemerintah daerah setempat juga  harus dapat mengakomodir keinginan masyarakat, mengingat masyarakat bertindak sebagai pemegang kedaulatan bangsa. Pemimpin daerah harus dapat mensinergikan kebijakan-kebijakan yang ada –dibuat- sesuai dengan tuntutan dan kepentingan masyarakat agar tercipta solidaritas masyarakat yang dibangun atas dasar saling percaya secara aktif kepada kepala daerah setempat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>