Pengelolaan DAU yang Tepat untuk Menyerap Aspirasi Masyarakat

Dalam konteks Otonomi Daerah, Dana Alokasi Umum (DAU) atau disebut juga block grants merupakan komponen dari dana perimbangan antar tingkat pemerintah.  DAU merupakan komponen yang besar sebagai pembentuk anggaran pemerintah daerah. Melihat besarnya peran DAU sebagai sumber pembiayaan daerah, maka diperlukan cara perhitungan jumlah dana yang akan dialokasikan, metode distribusi dan mekanisme administrasi yang tepat. Perhitungan jumlah dana yang dialokasikan perlu disusun dengan tepat untuk menciptakan efisiensi penggunaannya sehingga pemberian DAU tepat sasaran sesuai dengan tujuannya. Selain itu, metode distribusi dan mekanisme administrasi harus jelas dan transparan untuk menghindari praktek manipulasi dalam pendistribusiannya.

DAU tidak terbatas pada dana transfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, tetapi juga dana transfer pemerintah kabupaten/kota kepada masyarakat secara langsung. Pemberian DAU memberikan kelonggaran bagi penerima dana untuk dapat menggunakannya sesuai dengan kebutuhan tanpa terikat pada kebijakan pemberi DAU. Pengelolaan DAU juga perlu memperhatikan mengenai sejauh mana aspirasi masyarakat dapat terserap dengan mekanisme  pengelolaan yang tepat dan trasnparan. DAU juga dapat dilihat sebagai respon pemerintah terhadap aspirasi masyarakat, sehingga masyarakat dapat ikut serta dalam mengontrol penggunaannya.

Begitu pula pengelolaan DAU oleh Pemerintah Kabupaten Jembrana. Pola block grant (Dana Alokasi Umum) di Kabupaten Jembrana dilaksanakan dalam rangka perbaikan/pembangunan gedung sekolah negeri baik berupa ruang kelas baru maupun ruangan penunjang lainnya. Pola ini dilakukan dengan mengedepankan partisipasi masyarakat melalui komite sekolah yang ada, sehingga pembangunan sarana dan  prasarana pendidikan tersebut diharapkan sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat. Melalui pola ini pemerintah Kabupaten Jembrana hanya memfasilitasi dan memberikan bantuan berupa dana atau material untuk bangunan yang akan direhab/buat. Pemilihan pola block grant dilakukan selain untuk memberikan ruang partisipasi kepada masyarakat juga bertujuan untuk melakukan efisiensi dan pemanfaatan dana yang lebih optimal dengan sasaran akhir yang lebih maksimal (Prasojo, Maksum, Kurniawan, 2006:160-161)

Pola block grant dilakukan dengan sebuah mekanisme yang terdiri atas sejumlah tahapan. Tahap pertama dilakukan oleh sekolah melalui komite sekolah dengan mengajukan proposal untuk melakukan perbaikan/pembangunan gedung sekolahnya. Selanjutnya pihak Dinas Dikbudpar dan instansi Pemerintah Kabupaten lain akan membentuk tim untuk mengkaji proposal yang diajukan tersebut. Hasil kajian dari tim pengkaji tersebut untuk kemudian akan dilaporkan kepada Bupati. Berdasarkan hasil kajian dan pengecekan lapangan yang dilakukan langsung oleh Bupati maka akan dikeluarkan sejumlah dana atau material untuk bangunan dengan standar tertentu yang dilakukan oleh Bupati (Prasojo, Maksum, Kurniawan, 2006:161).

Mekanisme ini memberikan dampak positif bagi kedua belah pihak, dalam hal ini adalah Pemerintah Kabupaten Jembrana dan masyarakat melalui komite sekolah. Kebaikan pertama, DAU yang diberikan jelas penggunaannya, pemerintah dapat mengontrol dan mengawasi secara langsung. Pemerintah juga telah berupaya untuk meningkatkan transparansi kepada masyarakat mengenai penggunaan DAU karena mereka dilibatkan langsung. Namun , kontrol dan pengawasan tersebut tanpa menutup kesempatan atau ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam program tersebut. Kebaikan kedua dari segi penerima bantuan yaitu masyarakat melalui komite sekolah. Mereka dapat menyalurkan keinginan dan kebutuhannya kepada pemerintah. Pembangunan/perbaikan gedung-gedung sekolah berdasarkan pada apa yang telah mereka susun dan mereka rencanakan. Selain itu mereka dapat mengontrol dan mengawasi penggunaan dana oleh pemerintah daerah.

Melalui mekanisme tersebut, ada beberapa prinsip dasar DAU yang dapat dipenuhi. Pertama, memenuhi prinsip efisiensi yaitu pemberian DAU dilakukan berdasarkan metode perhitungan yang telah ditentukan sebelumnya, jelas penggunaannya, terarah dan sesuai dengan kebutuhan. Prinsip kedua, relevan dengan tujuan. Dalam UU telah dicantumkan secara eksplisit beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam program Otonomi Daerah, salah satunya adalah peningkatan demokrasi. Demokrasi berarti ada kesempatan dan hak bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasi dan keinginannya. DAU yang digulirkan Pemerintah Kabupaten Jembrana dapat menyerap aspirasi masyarakat karena mereka sendiri yang menyusun rancangan perbaikan/pembangunan gedung sekolah yang dibutuhkan serta mereka juga yang melaksanakan. Prinsip ketiga, obyektifitas dan transparansi yaitu sistem alokasi DAU yang baik harus didasarkan pada upaya untuk meminimumkan kemungkinan manipulasi. Mekanisme pengalokasian DAU kepada komite sekolah melalui berbagai tahapan, dapat meminimkan praktek penggelapan baik itu dari pihak pemerintah Kabupaten Jembrana maupun dari pihak komite sekolah.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>