Pentingnya SDM yang Berkualitas Dalam Pemerintahan

Dalam suatu organisasi, sumber daya manusia bukan hanya sebagai alat dalam produksi tetapi memiliki peran penting dalam kegiatan produksi suatu organisasi. Kedudukan SDM saat ini bukan hanya sebagai alat produksi tetapi juga sebagai penggerak dan penentu berlangsungnya proses produksi dan segala aktivitas organisasi. SDM memiliki andil besar dalam menentukan maju atau berkembangnya sutau organisasi. Oleh karena itu, kemajuan  suatu organisasi ditentukan pula bagaimana kualitas dan kapabilitas SDM di dalamnya.
Organisasi yang dimaksud tidak terkecuali organisasi pemerintahan. Baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sama-sama memerlukan SDM yang berkualitas dan memiliki kapabilitas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan memajukan daerahnya dengan meningkatkan daya saing daerah. Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan menigkatkan daya saing daerah, diperlukan SDM yang mampu memahami bagaimana menciptakan metode pelayanan yang maksimal sehingga dicapai pelayanan yang prima bagi masyarakat dan mampu melihat potensi yang dimiliki daerah kemudian menciptakan inovasi dalam memanfaatkan potensi daerah.
Di era otonomi daerah, dimana kewenangan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan terutama pelayanan masyarakat yang sudah diberikan kepada daerah menuntut masing-masing daerah berlomba-lomba memperbaiki sistem pelayanan publik di tingkat daerah. Perbaikan pelayanan publik tersebut akan terwujud apabila ada political will dari pimpinan yang didukung oleh bawahan atau para pegawai daerah ataupun sebaliknya, kesadaran itu muncul dari bawahan yang kemudian diakomodasi dan didukung oleh atasan. Begitu juga dalam hal peningkatan daya saing daerah, membutuhkan SDM-SDM yang memiliki kemampuan dalam menggali dan memanfaatkan potensi daerah sehingga apa yang dimiliki daerah dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat daerah.
Dalam hal ini posisi kepala daerah turut menentukan bagus tidaknya pelayanan publik yang diberikan di daerahnya. Tidak dapat dipungkiri, peran kepala daerah dalam menentukan arah pembangunan daerah sangat besar. Apabila tidak ada political will dari pimpinan, usaha-usaha perbaikan tidak dapat dilakukan. Selain itu, dibutuhkan kepala daerah yang memang mampu dibidangnya, tanggap, kritis, memiliki kreatifitas dan inovasi yang tinggi dan kemauan yang kuat merubah daerahnya lebih baik. Untuk itu diperlukan pembinaan kader-kader politik dengan membekali pendidikan serta pengetahuan yang luas mengenai kearifan lokal dan pentingnya daya saing daerah. Selama ini kepala daerah sebagian besar berasal dari parpol, dengan demikian pembinaan kader politik dapat dilakukan oleh partai yang bersangkutan dan memberikan mereka tanggungjawab untuk menelurkan kader-kader politik yang berkualitas.
SDM-SDM di daerah khususnya yang bekerja di pemerintaha daerah, turut menentukan mampu tidaknya suatu daerah dalam menciptakan pelayanan publik yang prima dan meningkatkan daya saing daerah. Dengan demikian, orang-orang yang duduk dalam pemerintahan daerah atau biasa disebut dengan PNS daerah, haruslah orang-orang yang memiliki kemampuan dan kapabilitas dalam melaksanakan tugasnya, tidak hanya tugas harian tetapi juga mampu menciptakan program-program baru dan inovatif di pemerintahan  daerah.
Kondisi selama ini PNS di daerah diterima hanya melalui seleksi secara umum, belum ada sistem perekrutan sesuai spesialisasi kerja. Sehingga ketika mereka ditempatkan di pemerintahan, kinerja mereka hanya sebatas tugas yang dibebankan kepada mereka tanpa memberikan kontribusi serta inovasi yang lebih dalam penentuan maupun pelaksanaan program-program pemerintah. Selain itu, banyak sekali kasus KKN yang terjadi di daerah ketika perkrutan PNS. Tidak sedikit dari mereka membayar ratusan juta kepada calo agar mereka bisa diterima sebagai PNS. Jadi, kinerja mereka bukan berdasar keahlian serta motivasi untuk berkontribusi kepada daerah, dampaknya buruknya dirasakan oleh masyarakat yang tidak memperoleh pelayanan dengan baik. Kurangnya orang-orang yang berpotensi, ahli dan inovatif dalam struktur pemerintahan daerah, membuat pemerintah daerah mandek, monoton, dalam menjalankan program daerah seperti program sebelumnya. Jadi daya saing daerah pun lemah, yang terjadi, tujuan dari otonomi daerah tidak dapat terwujud.
Apabila pembukaan kesempatan CPNS di daerah diadakan bukan berdasarkan kebutuhan serta jobdesk yang ada, akan semakin menurunkan efisiensi dan efektifitas kinerja Pemerintah Daerah. Sudah bukan kabar langka lagi PNS di daerah memiliki citra yang buruk seperti datang tidak tepat waktu dan pulang lebih awal. Kondisi itu jelas akan berpengaruh langsung terhadap pelayanan publik yang diberikan, dampaknya masyarakat semakin sulit mendapatkan pelayanan yang dibutuhkan, padahal teorinya, pejabat pemerintah adalah pelayan masyarakat, tetapi malah mereka yang dilayani oleh masyarakat.
Jumlah PNS yang dirasa tidak efisien dalam hal jumlahnya serta kualitasnya yang masih buruk, menimbulkan dampak lain dalam  pemerintahan yaitu semakin memperbesar anggaran belanja pegawai. Idealnya, prioritas alokasi APBD adalah untuk program-program pembangunan namun ternyata banyak daerah-daerah yang alokasi APBD prosentasinya lebih besar pada belanja pegawai. Jadi, kurangnya SDM-SDM yang berkualitas dan kapabel ditingkat daerah, menyebabkan daerah tidak mampu memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain itu, Dana Alokasi Umum dari pusat, juga tidak dapat dialokasikan secara efisien dalam menciptakan program-program pembangunan maupun perbaikan pelayanan masyarakat. Dengan demikian, anggaran yang tersedia lebih dialokasikan pada belanja pegawai, bukan untuk pembagunan daerah, karena kurangnya kemampuan mereka dalam menggunakan anggaran secara efektif dan efisien (Rilyan Shela Handini – Asisten Fungsional Logowa)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>