Tunjangan Pejabat Capai Puluhan Juta, Banyak Pemda Terancam Bangkrut

Sumber : Republika online

Tanggal : kamis, 7 Juli 2011-07-08

Judul     : Tunjangan Pejabat Capai Puluhan Juta, Banyak Pemda Terancam Bangkrut

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) merilis data tentang 124 pemerintah daerah (pemda) yang terancam bangkrut. Alasannya pada APBD 2011, 124 daerah itu memiliki belanja pegawai di atas 60 persen dan belanja modalnya 1 hingga 15 persen.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Kamis (7/7), melansir, di luar gaji pokok yang diterima pejabat. Mereka masih menerima berbagai tunjangan yang nilainya berlipat dibanding gaji pokoknya. Ingin berapa jumlah penerimaan tunjangan pejabat per bulannya?

Berikut daftar tunjangan yang diterima pejabat beberapa Pemprov :

Pejabat eselon I Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mendapat tunjangan sebesar Rp 50 juta. Untuk pejabat eselon II 2 Rp 28 juta, eselon III Rp 10,55 juta, eselon IV Rp 6,56 juta, dan staf Rp 5,85 juta. Adapun, pejabat eselon I Pemprov Banten mendapat tunjangan sebanyak Rp 50 juta. Untuk pejabat eselon II Rp 11,48 juta, pejabat eselon III Rp 4,21 juta, pejabat eselon IV Rp 2,61 juta, dan staf Rp 950 ribu. Sedangkan, pejabat Pemprov Jawa Barat (Jabar) eselon I mendapat tunjangan Rp 40 juta, dan eselon II Rp 30 juta. Untuk pejabat eselon III Rp 11 juta, eselon IV Rp 7 juta, dan staf Rp 5 juta.

Juru bicara Kemendagri Reydonnizar Moenok mengatakan, pemberian tunjangan pejabat itu diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. “Jadi pemda memberi tunjangan itu ada aturannya,” jelas Reydonnizar.

Analisis

Semenjak terjadinya pergeseran tujuan desentralisasi dari structural efficiency model kepada local democratic model yang diindikasikan dalam UU 22 tahun 1999, Fokus pemberian otonomi lebih pada demokratisasi pemerintahan lokal dan pemberdayaan masyarakat lokal, strong executive system kepada strong legislative system, pembiayaan dari function follow money menjadi money follow functions (Ramses, 2002). Pembengkakan anggaran bagi pegawai negeri khususnya tunjangan pejabat eselon tidak akan terjadi bila sistem pembiayaan para pegawai menerapkan sistem money follow function, karena dalam sistem ini gaji dan tunjangan akan diberikan berdasarkan fungsi yang dijalankan oleh masing-masing pegawai.

Besarnya pengeluaran tunjangan untuk pejabat mungkin dilakukan bila daerah tersebut termasuk daerah yang kaya dalam hal pendapatan asli daerahnya. Namun selama ini, sebagian besar daerah di Indonesia masih mengandalkan dana transfer dari pusat seperti DAU, dana bagi hasil, dan DAK. Dengan kata lain sebagian besar pemerintah daerah masih bergantung pada pusat dari segi fiskal, sehingga pemberian tunjangan yang berlebihan berimplikasi berkurangnya dana transfer dari pusat yang ditujukan untuk dana pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Akhirnya tujuan dari desentralisasi untuk menyejahterakan rakyat, mendekatkan pelayanan publik, dan sebagainya malah diabaikan. Kondisi ini sesuai dengan analisis Remy Prud’homme (1995) mengenai “the danger of decentralization” yang menyebutkan desentralisasi juga bisa mengurangi efisiensi dilihat dengan dari alokasi dan produktifitas ditambah dengan adanya peluang korupsi yang besar. Bertolak dari hasil penelitian ini, kondisinya sesuai dengan pelaksanaan desentralisasi di Indonesia yang tidak berujung pada efisiensi malah cenderung melakukan pemborosan. Namun sayangnya pemborosan yang dilakukan bukan pemborosan untuk kesejahteraan rakyat dan pelayanan publik yang lebih baik, sebaliknya anggaran diboroskan untuk gaji dan tunjangan bagi para pegawainya sendiri.

Tapi sekali lagi ditekankan, perlu efisiensi dalam penyelenggaraan daerah, terutama efisiensi dari segi anggaran. Hal ini juga tercantum dalam asas umum pengelolaan keuangan daerah pada PP Nomor 58 Tahun 2005 yang menyebutkan Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Dari segi efisiensi alokasi yang besar ini dirasa tidak efisien melihat kinerja pemerintahan belum memperlihatkan kinerja yang memuaskan dalam artian masyarakat memperoleh output dan outcome dari hasil kinerja para pejabat dan pegawai lainnya . dari segi keadilan proporsi 60% bagi kesejahteraan pegawai tidak seimbang (equal) dengan dana yang dialokasikan untuk kesejahteraan masyarakat. Karena bertolak dari tujuan pemerintahan itu sendiri untuk menyejahterakan masyarakat, bukan menyejahterakan diri sendiri.

Mengacu pada teori pilihan publik (public choice) yang memposisikan manusia sebagai makhluk yang legal rasional terutama dalam pengambilan kebijakan. Menurut Lane (1995) actor sector public berlaku seakan dia memaksimalkan kepentingannya sendiri terutama dalam pengambilan keputusan dalam kebijakan. Begitupun dengan kasus Pemda yang terancam bangkrut karena tunjangan pejabat yang besar, hal tersebut terjadi karena pemerintah daerah yang membuat Perda mengenai keuangan daerah memiliki motivasi untuk memaksimalkan kepentingannya sendiri. Akhirnya peraturan pun dibuat dengan mengakomodir kepentingan mereka juga, dan hasilnya kebijakan yang pragmatis tersebut malah merugikan keuangan daerah itu sendiri dan lebih luas tentu akan merugikan masyarakat.

Usaha Yang Perlu Dilakukan

Permasalahan pembengkakan anggaran untuk gaji dan tunjangan pegawai bisa disebabkan oleh sistem kepegawaian yang buruk. Oleh karena itu hal yang bisa dilakukan untuk mencegah pemerintah daerah mengalami kebangkrutan karena bengkaknya anggaran untuk pegawai adalah:

  1. Melakukan analisis kebutuhan pegawai dalam pemerintahan daerah sesuai kapasitas keuangan, ketersediaan pekerjaan, dan jangkauan layanan.
  2. Menggalakan sistem penggajian berbasis kinerja.
  3. Memperketat proses perekrutan PNS berdasarkan kualifikasi kemampuan individu, bukan berdasarkan kedekatan atau hubungan keluarga, bahkan dengan cara membayar.
  4. Menerapkan sistem reward and punishment dari jajaran staf sampai pejabat eselon.
  5. Menerapkan sistem pensiun dini dalam rangka downsizing struktur kepegawaian yang gemuk.
  6. Mengikutsertakan masyarakat dalam pembuatan APBD maupun Perda yang mengatur keuangan daerah sehingga masyarakat memiliki kontrol terhadap kondisi keuangan daerah.

Dede Indrawati - Asisten Fungsional Local Governance Watch


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>