Penundaan DAU Perlambat Pembangunan Daerah

Jakarta.– Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menilai pemberian hukuman terhadap Pemerintah Daerah (Pemda) yang terlambat menyerahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dengan menunda penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU), justru akan memperlambat pembangunan daerah.

Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah Bappenas Max Hasudungan Pohan mengatakan hukuman terhadap Pemda yang terlambat menyerahkan APBD memang menjadi dilema tersendiri bagi pemerintah. “Kalau daerah yang telat APBD-nya dihukum, ini juga akan berdampak perlambatan. Kalau DAU- nya ditunda pasti ada perlambatan, jadi seperti buah simalakama,” kata Max di Jakarta, Selasa (17/4).

Menurutnya, keputusan untuk menghukum Pemda yang telat menyerahkan APBD perlu ditelaah lebih jauh, karena keputusan yang ada saat ini kurang menyadari bahwa kalau ada hukuman nanti akan ada perlmbatan pembangunan daerah.

Selain itu, lanjutnya, keterlambatan penyerahan APBD oleh beberapa Pemda semata-mata bukan hanya kesalahan di pihak eksekutif, tapi kemampuan DPRD terkadang juga mempengaruhi keterlambatan yang dimaksud.

“Kalau boleh dikatakan daerah pemekaran ini relatif baru dan menglami kesulitan dalam managamen daerahnya. Lalu DPRD nya juga sangat variatif, jadi kemampuan DPRD ini jadi bagian atau proses dalam proses pembangunan juga,” ujarnya.

Ditambahkannya, meskipun masih ada Pemda yang terlambat menyerahkan APBD-nya, ia menilai bahwa dari waktu ke waktu jumlah Pemda yang terlambat APBD-nya jumlahnya terus menurun. ” Saya kira saat unu semakin baik, karena jumlahnya menurun,” tegasnya.

Sebelumnya diberitakan bahwa Kementerian Keuangan mencatat masih ada 10 pemerintah daerah yang belum menyerahkan Peraturan Daerah terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2012. Hal ini disinyalemen akibat proses pilkada dan pembahasan dengan DPRD yang berlarut-larut.

Akibat belum kunjung menyetor APBD, 10 Pemda tersebut akan dikenakan sanksi berupa penundaan penyaluran 25% dana alokasi umum hingga Perda APBD diserahkan kepada Kementerian Keuangan dan Dirjen Perimbangan Keuangan.

Adapun kesepuluh Pemda yang belum juga menyetor perda APBD meski sudah lebih dari 2 pekan lewat dari tenggat waktu yang ditetapkan pemerintah pada 20 Maret lalu, yakni Kebupaten Aceh Tenggara, Tanah Karo, Langkat, Padang Lawas, Rejang Lebong, Bengkulu Tengah, Pesawaran, Blora, Mappi, dan Puncak. (kominfo/A-89)

Sumber: http://www.pikiran-rakyat.com/node/185013

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>