Kinerja Pemerintahan Dinilai “Terburuk”, Pemkab Inhu Protes ke Mendagri

Pemkab Inhu protes kepada Mendagri menyusul penetapan status kinerja “terburuk” dalam penyelengaraan pemerintahan kabupaten/kota se Indonesia.

Riauterkini -RENGAT-Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu)dengan tegas menolak status terburuk dalam kinerja penyelenggaraan pemerintahan, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor : 100-279 Tahun 2012 tentang Penetapan Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun 2010, atas Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten/Kota Secara Nasional.

Asisten Administrasi Pemerintahan Setda Inhu M.Sadar kepada riauterkini.com Senin (30/4/12) menegaskan, Pemkab Inhu menolak dan tidak terima atas penilaian yang dilakukan Depdagri tersebut.

“Kriteria apa yang dipakai dan kapan melakukan penilaianya hingga bisa menetapkan peringkat dan status kinerja penyelenggaraan pemerintahan tersebut,” ujarnya.

Ia menegaskan Tentunya ada kesalahan dalam penilaian laporan penyelenggaraan Pemkab Inhu yang diserahkan ke Propinsi. Banyak faktor untuk melakukan penilaian serta menentukan hasilnya.

“Bagaimana Depdagri bisa melakukan penilaian seperti itu, sedangkan setiap laporan berbeda kementrian yang menangani. Seperti laporan keuangan departemen keuangan yang menangani dan kepegawaian ditangani oleh Menpan,” ungkapnya.

Menyikapi penilaian Depdagri tersebut, Pemkab Inhu akan menentukan sikap secara resmi dan tertulis. “Kita akan sikapi penilaian Depdagri Ini secara resmi, dengan terlebih dahulu mengadakan rapat dengan seluruh SKPD yang akan dipimpin langsung Bupati Inhu,” jelasnya.

Untuk diketahui, penilaian Depdagri terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan kabupaten di Riau dengan kategori status ‘rendah’ di sandang Kabupaten Indragiri Hulu diperingkat 341 dengan skor 0,9555. Bukannya hanya terburuk di Riau, Kabupaten Indragiri Hulu juga masuk 10 besar kabupaten terburuk dalam kinerja penyelenggaraan pemerintahan kabupaten secara nasional. ***(guh)

Sumber: http://www.riauterkini.com/sosial.php?arr=46475

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>