Kelembagaan

Watch out!

Meski bukan hal baru di Indonesia mengingat pengaturan urusan pemerintahan daerah telah dilakukan sejak awal republik ini berdiri, pemerintahan daerah masih merupakan topik kajian dan lapangan praktik yang menyedot energi berbagai pihak, mulai dari pusat hingga daerah, mulai dari dalam hingga luar negeri. Setelah gerakan reformasi 1998 kebijakan dan praktik otonomi daerah ditandai dengan peralihan pendulum dari karakter efisiensi struktural menuju demokrasi lokal. Tendensi desentralisasi yang bersifat devolutif-liberal menandai perubahan signifikan praktik pemerintahan daerah yang coba diperbaiki melalui revisi UU No. 22/1999 dengan penerbitan UU No. 32/2004 yang saat ini juga tengah mengalami proses revisi.

Inkonsistensi pusat dalam kebijakan otonomi daerah, inkompetensi pemerintah daerah dalam mempergunakan kewenangan mengatur dan mengurus, serta inkompatibilitas sistem dan hubungan antara keduanya merupakan sedikit dari banyak penyebab pembangunan daerah yang belum optimal. Bagaimana pun juga implementasi otonomi daerah masih menitikberatkan pada aspek struktural pemerintahan daerah (hardware). Inilah yang menjelaskan paradoks terjadi dalam implementasinya, semisal, alokasi yang tidak proporsional antara pos belanja operasional pemerintahan dan pos belanja pembangunan; orientasi penyiapan aspek fisik dan struktur organisasi pemda pada daerah baru hasil pemekaran; serta lebih banyak penguatan kapasitas kelembagaan pemda; yang kesemuanya tidak serta-merta berimplikasi positif bagi pembangunan masyarakat daerah.

Otonomi daerah masih belum mengarah pada penguatan substantif, berupa otonomisasi kesatuan masyarakat hukum sehingga belum menyediakan ruang partisipasi masyarakat itu sendiri dalam kegiatan mengatur dan mengurus daerahnya. Seiring dengan kebutuhan pembangunan daerah yang makin meningkat disertai kapasitas yang kebutuhannya makin besar, penguatan partisipasi masyarakat daerah justru semakin menjadi kebutuhan tak terhindarkan.

Meski bukan hal baru di Indonesia mengingat pengaturan urusan pemerintahan daerah telah dilakukan sejak awal republik ini berdiri, pemerintahan daerah masih merupakan topik kajian dan lapangan praktik yang menyedot energi berbagai pihak, mulai dari pusat hingga daerah, mulai dari dalam hingga luar negeri. Setelah gerakan reformasi 1998 kebijakan dan praktik otonomi daerah ditandai dengan peralihan pendulum dari karakter efisiensi struktural menuju demokrasi lokal. Tendensi desentralisasi yang bersifat devolutif-liberal menandai perubahan signifikan praktik pemerintahan daerah yang coba diperbaiki melalui revisi UU No. 22/1999 dengan penerbitan UU No. 32/2004 yang saat ini juga tengah mengalami proses revisi.

Inkonsistensi pusat dalam kebijakan otonomi daerah, inkompetensi pemerintah daerah dalam mempergunakan kewenangan mengatur dan mengurus, serta inkompatibilitas sistem dan hubungan antara keduanya merupakan sedikit dari banyak penyebab pembangunan daerah yang belum optimal. Bagaimana pun juga implementasi otonomi daerah masih menitikberatkan pada aspek struktural pemerintahan daerah (hardware). Inilah yang menjelaskan paradoks terjadi dalam implementasinya, semisal, alokasi yang tidak proporsional antara pos belanja operasional pemerintahan dan pos belanja pembangunan; orientasi penyiapan aspek fisik dan struktur organisasi pemda pada daerah baru hasil pemekaran; serta lebih banyak penguatan kapasitas kelembagaan pemda; yang kesemuanya tidak serta-merta berimplikasi positif bagi pembangunan masyarakat daerah.

Otonomi daerah masih belum mengarah pada penguatan substantif, berupa otonomisasi kesatuan masyarakat hukum sehingga belum menyediakan ruang partisipasi masyarakat itu sendiri dalam kegiatan mengatur dan mengurus daerahnya. Seiring dengan kebutuhan pembangunan daerah yang makin meningkat disertai kapasitas yang kebutuhannya makin besar, penguatan partisipasi masyarakat daerah justru semakin menjadi kebutuhan tak terhindarkan.