Program Kerja

  1. Rekapitulasi kekayaan intelektual di bidang pemerintahan daerah
  2. Penerbitan Policy Brief Pemerintahan Daerah
  3. Identifikasi kesenjangan partisipasi masyarakat daerah
  4. Perancangan Panduan Penanganan Pengaduan Pelayanan Publik (P5)
  5. Perancangan Peraturan Daerah tentang partisipasi masyarakat daerah
  6. Konsultasi Publik untuk implementasi kontrak politik kepala daerah terpilih
  7. Pemantauan multi-pihak terhadap implementasi partisipasi masyarakat daerah